Ujian akhir disertasi oleh Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, di Gedung Widyaloka, Malang, Jawa Timur, yang digelar pada 8 Februari 2022 itu sangat istimewa. Sebab istimewa sebab hadir dalam ujian akhir itu Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Fadel Muhammad.
Pada siang itu, H. Hamim Pou S. Kom., MH., tengah mempertahankan disertasi yang berjudul ‘Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo’ dihadapan penguji Prof. Dr. Ir. Kuswanto MP; Prof. Dr. Ir. Budi Setiawan, MS; Prof. Dr. Ir. Abdul Wahib Muhaimin, MS; dan Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP.
Dalam pemaparan disertasi, Hamim Pou menguraikan, tingginya angka kemiskinan di Gorontalo, secara umum disebabkan oleh masalah disparitas yang masih tinggi di Indonesia sehingga hal tersebut dapat memperparah kemiskinan. Masalah ketimpangan juga ini terjadi antara perdesaan dan perkotaan dan antar daerah di Indonesia. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan terutama kebijakan pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam tersebut diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui arah kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Untuk itu menurunya, scenario kebijakan yang paling prioritas dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango adalah 1) Peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah dengan mendorong pembangunan infrastruktur 2) peningkatan tata kelola pemerintahan melalui aspek manajemen penanganan kemiskinan dengan memperjelas garis komando penanganar kemiskinan 3) Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan program ekonomi melalui peningkatan akses terhadap permodalan.
Menanggapi hal yang demikian, Fadel Muhammad yang saat itu diberi kehormatan dan kesempatan untuk menjadi penguji eksternal yang juga merupakan Guru Besar di Universitas Brawijaya mengatakan di depan peserta yang hadir secara hybrid, sekitar 100 undangan, berdasarkan hasil penelitian disebutkan variable peubah beras miskin yang berpengaruh baik dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pesisir. Hal ini dapat diterima karena beras juga merupakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. “Beras di daerah pesisir dapat lebih tinggi harganya apalagi jika lokasi pesisir tersebut jauh dari pusat kabupaten”, ujar mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu.
Meski demikian dikatakan apakah sudah dilihat data tingkat konsumsi ikan di daerah tersebut dengan membandingkan daerah pesisir dan non pesisir? Mengingat masyarakat di pesisir cenderung bekerja sebagai nelayan dan tidak kesulitan untuk mendapatkan protein ikan. “Apabila tersedia data mungkin saja terjadi tingkat kecukupan gizi masyarakat daerah pesisir lebih baik dari non pesisir”, ungkapnya. “Oleh karena itu data pembanding seharusnya disediakan untuk menghadirkan kondisi sosial ekonomi masyarakat seutuhnya”, tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa skenario-skenario kebijakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango masih terlalu umum, yaitu peningkatan ekonomi daerah melalui investasi, peningkatan tata Kelola pemerintahan terutama dalam penanganan kemiskinan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui akses permodalan. Namun scenario ini belum secara spesifik dihubungkan dengan hasil-hasil uji temuan penelitian, misalkan temuan penelitian tentang pentingnya variable beras miskin untuk daerah pesisir. “Lalu bagaimana skenarionya ke depan untuk solusi beras untuk kemiskinan didaerah pesisir tersebut”, ujarnya.
Apakah akan tergantung terus dengan bantuan beras miskin dari pemerintah atau ada solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini. Disarankan dipertimbangkan mengkombinasikan konsep Mina Politan dan pengembangan pertanian terpadu dan saling menguntungkan untuk daerah pesisir dan non pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Politisi Partai Golkar itu menegaskan, dana transfer untuk mensejahterakan rakyat yaitu dengan meningkatkan sarana prasarana/insfrastruktur agar akses nelayan dan petani menjadi lebih efisien dan efefektif baik pada sisi produksi hasil maupun distribusi. “Hal ini juga dapat meningkatkan produktifitas petani dan nelayan”, ujarnya.
Dalam ujian disertasi yang juga dihadiri oleh Prof. Dr. Zudan Arif; Wakl Gubernur Gorontalo Dr. Drs, Idris Rahim; dan mantan Pj. Gubernur Gorontalo Tursandi Alwi.
Segala pertanyaan yang diajukan oleh Fadel Muhammad dan Tim Pengujian dijawab sempurna oleh Hamim Pou sehingga dirinya lulus dengan nilai A.